Bawaslu Tebo Soroti Data Pemilih di Luar Negeri hingga Alih Status TNI-Polri

Tebo - Bawaslu Kabupaten Tebo menyoroti sejumlah kondisi data pemilih yang perlu dicermati dan diperbarui dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Catatan tersebut disampaikan saat Bawaslu melakukan pengawasan langsung Rapat Pleno Penetapan PDPB Triwulan III Tahun 2026 di Aula Kantor KPU Kabupaten Tebo, Rabu (30/9/2026).

Dalam pleno tersebut, KPU Kabupaten Tebo menyampaikan jumlah data pemilih Triwulan III Tahun 2026 sebanyak 281.597 pemilih, terdiri dari 143.882 pemilih laki-laki dan 137.715 pemilih perempuan. Pada periode tersebut terdapat 4.393 pemilih baru dan 1.847 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bagi Bawaslu Kabupaten Tebo, angka tersebut tidak hanya menjadi data yang ditetapkan dalam pleno, tetapi juga menjadi dasar untuk melihat kembali kondisi pemilih di lapangan. Pengawasan perlu dilakukan dengan mencocokkan data yang tersedia dengan kondisi faktual, termasuk terhadap perubahan status maupun keadaan pemilih yang dapat memengaruhi statusnya dalam daftar pemilih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo dalam pembahasan tersebut menyoroti persoalan pemilih yang telah memasuki usia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman KTP. Salah satu contohnya terdapat anak magang di Bawaslu Tebo yang telah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP.

Bawaslu Tebo berharap persoalan tersebut dapat dikoordinasikan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), termasuk dengan mengoordinasikan pelajar SMA yang telah berusia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman KTP. Koordinasi tersebut diperlukan agar pemilih yang telah memenuhi usia dapat tercatat dan terakomodasi dalam proses pemutakhiran data.

Selain persoalan perekaman KTP, Ketua Bawaslu Tebo juga menyampaikan rencana pengawasan berikutnya berupa uji petik ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Uji petik akan menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk melihat secara langsung kesesuaian data warga binaan dengan kondisi faktual.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo, Edi Kurniawan, turut menyampaikan adanya data masyarakat yang bekerja di luar negeri tetapi masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kondisi tersebut menjadi salah satu data yang perlu dicermati dalam pemutakhiran data pemilih.

Sementara itu, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Tebo, Robinas, menekankan pentingnya data sebagai pegangan dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, pengawasan perlu melihat kategori perubahan data secara lebih rinci, mulai dari pemilih baru, alih status, hingga perubahan lainnya.

“Harus megang data saat melakukan pengawasan,” kata Robinas dalam pembahasan tersebut.

Menurut Robinas, data hasil uji petik yang dilakukan Bawaslu merupakan bagian dari data PDPB yang ditetapkan setiap triwulan. Karena itu, hasil uji petik perlu dikaitkan dengan data PDPB untuk melihat kesesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut juga berkaitan dengan transparansi dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Dalam pencermatan Bawaslu, terdapat pula perubahan status masyarakat yang perlu diperhatikan. Di Dusun VII Koto ditemukan tiga orang yang baru masuk TNI. Selain itu, Bawaslu juga mencatat adanya data pindah memilih yang belum ditemukan dalam pencermatan.

Robinas juga menyampaikan bahwa ruang pengawasan menjadi terbatas karena Bawaslu tidak memiliki akses terhadap data hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan KPU. Kondisi tersebut membuat Bawaslu perlu memperoleh dukungan data yang lebih mutakhir dari lembaga terkait.

“Karena coktas yang dilakukan KPU, kami tidak memiliki akses ke datanya, sehingga gerak terbatas,” ujar Robinas.

Untuk memperkuat pengawasan, Bawaslu Tebo meminta adanya pembaruan data dari pihak TNI dan Polri, terutama berkaitan dengan perubahan status yang dapat memengaruhi data pemilih. Data alih status dari pihak kepolisian juga akan dicermati dan dimasukkan dalam proses PDPB Triwulan IV.

Sementara itu, rencana uji petik ke Lapas akan menyasar sekitar 408 warga binaan. Bawaslu akan melihat apakah warga binaan tersebut pada Pemilu 2029 masih berstatus sebagai warga binaan atau sudah keluar dari Lapas. Pencermatan juga akan dilakukan terhadap kondisi pada Pemilu 2024, termasuk apakah terdapat masyarakat yang baru masuk sebagai warga binaan atau sudah keluar dari Lapas.

Langkah tersebut dilakukan Bawaslu untuk memastikan perubahan status seseorang tidak terlewat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Data yang diperoleh melalui uji petik nantinya dapat menjadi bahan pencermatan terhadap data PDPB pada periode berikutnya.

Selain melakukan pengawasan terhadap data yang ditetapkan dalam pleno, Bawaslu Kabupaten Tebo juga mendorong koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki data kependudukan maupun data perubahan status masyarakat. Dalam pleno tersebut hadir sejumlah unsur, antara lain Kapolres Tebo, Kodim 0416 Bute, Kajari Tebo, Kalapas Kelas IIb Muara Tebo, Kesbangpol, Dukcapil, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tebo, Binda Tebo dan partai politik se-Kabupaten Tebo.

Bawaslu Kabupaten Tebo akan menindaklanjuti berbagai catatan tersebut melalui pengawasan dan uji petik secara berkelanjutan. Bagi Bawaslu, pemutakhiran data pemilih tidak berhenti pada penetapan jumlah dalam pleno, tetapi perlu terus dicermati agar data yang tercatat dapat sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.