Bawaslu Tebo Sampaikan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut PDPB Triwulan II

Tebo – Bawaslu Kabupaten Tebo mengikuti Rapat Konsolidasi Hasil Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi melalui Zoom Meeting pada Jumat (3/7/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai forum evaluasi dan konsolidasi hasil pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno PDPB Triwulan II di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, sekaligus membahas perkembangan tindak lanjut atas saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu kepada KPU.

Rapat dipimpin oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tristusian, didampingi Kepala Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Yanita Kusuma, serta staf Divisi P2H Bawaslu Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Dari Bawaslu Kabupaten Tebo hadir Koordinator Divisi HP2H, Robinas, didampingi Kepala Subbagian HP2H dan staf Divisi HP2H.

Pada kesempatan tersebut, Robinas memaparkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tebo terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pembahasan pada Triwulan II difokuskan pada perkembangan tindak lanjut saran perbaikan yang sebelumnya disampaikan Bawaslu berdasarkan hasil uji petik pada Triwulan I.

"Berdasarkan hasil Rapat Pleno PDPB Triwulan II, terdapat beberapa saran perbaikan yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tebo, khususnya terhadap data pemilih pindah domisili. Namun, untuk data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena meninggal dunia masih terdapat yang belum dapat ditindaklanjuti karena memerlukan surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan sebagai dasar perubahan data," jelas Robinas.

Menanggapi penyampaian tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tristusian, mengapresiasi hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tebo. Ia menekankan agar setiap saran perbaikan yang telah disampaikan kepada KPU terus dikawal hingga benar-benar ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Setiap saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu kepada KPU perlu terus dipantau perkembangan tindak lanjutnya. Koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, maupun instansi terkait harus diperkuat agar kendala administrasi, seperti data pemilih meninggal dunia maupun pindah domisili, dapat segera diselesaikan sehingga kualitas data pemilih tetap terjaga," ujar Indra Tristusian.

Dalam kesempatan yang sama, Indra Tristusian juga meminta seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi menyampaikan masukan dari instansi terkait yang diterima saat pelaksanaan Rapat Pleno PDPB Triwulan II sebagai bahan evaluasi bersama.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tebo menyampaikan bahwa masukan pada Rapat Pleno PDPB Triwulan II berasal dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas menyampaikan masih terdapat sejumlah warga binaan yang kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara sebagian lainnya belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Masukan tersebut menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan pemenuhan hak pilih warga binaan serta perlunya koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Rapat konsolidasi berlangsung secara interaktif dengan penyampaian perkembangan hasil pengawasan dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk berbagi informasi, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui rapat konsolidasi ini, Bawaslu Provinsi Jambi berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, memastikan setiap saran perbaikan ditindaklanjuti oleh KPU, serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.