Bawaslu Tebo dan Dispusip Perkuat Literasi Demokrasi Lewat Sinergi Pengelolaan Arsip

Tebo – Bawaslu Kabupaten Tebo melaksanakan Konsolidasi Demokrasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Tebo pada Rabu (15/7/2026) di Kantor Dispusip Kabupaten Tebo. Kegiatan tersebut mengusung tema "Penguatan Literasi Demokrasi dan Pengarsipan Pengawasan: Sinergi Bawaslu Bersama dalam Netralitas ASN Sektor Pelayanan Informasi" sebagai upaya memperkuat kerja sama dalam bidang literasi demokrasi, pengelolaan arsip pengawasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Robinas, Kepala Sekretariat Umi Titim Fatimah, Kepala Subbagian Administrasi Yuli Wendri, Kepala Subbagian HP2H Riyan Ardiansyah, beserta staf Divisi HP2H. Sementara itu, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo hadir Kepala Dinas Ade Nofriza, Sekretaris Dinas Supriadi, Kepala Bidang Perpustakaan, serta staf bidang kearsipan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo menyampaikan bahwa literasi demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi juga melalui penyediaan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Tebo mengusulkan agar berbagai publikasi kelembagaan, seperti buku, laporan, majalah, maupun buletin yang diterbitkan Bawaslu dapat menjadi koleksi sekaligus arsip di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tebo.

"Kami berharap publikasi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tebo dapat menjadi bagian dari koleksi perpustakaan daerah sehingga masyarakat, pelajar, maupun akademisi dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo.

Koordinator Divisi HP2H, Robinas, menjelaskan bahwa pengelolaan arsip merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung akuntabilitas kelembagaan. Menurutnya, Bawaslu Kabupaten Tebo masih menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan arsip sehingga diperlukan sinergi dan pembelajaran lebih lanjut terkait tata kelola kearsipan, termasuk bagi jajaran Pengawas Kecamatan.

"Arsip merupakan bagian penting dalam menjaga kelengkapan data dan dokumentasi kelembagaan. Karena itu, kami memandang perlu adanya peningkatan kapasitas pengelolaan arsip, baik di tingkat sekretariat maupun jajaran Pengawas Kecamatan, agar seluruh dokumen dapat dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Robinas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subbagian HP2H, Riyan Ardiansyah, menyampaikan pentingnya keberadaan depo arsip sebagai tempat penyimpanan sementara arsip inaktif yang telah memasuki masa retensi, termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) hasil penertiban, sebelum dilakukan pemusnahan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo, Ade Nofriza, menyambut baik rencana sinergi bersama Bawaslu Kabupaten Tebo. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan arsip memerlukan dukungan tenaga arsiparis, penerapan sistem kearsipan yang baik, serta pemanfaatan depo arsip sebagai tempat pengondisian arsip sebelum dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SRIKANDI juga dinilai dapat mendukung pengelolaan arsip secara digital sehingga lebih efektif dan efisien.

"Kami siap mendukung Bawaslu Kabupaten Tebo dalam meningkatkan tata kelola kearsipan melalui pembelajaran dan pendampingan. Ke depan, kami berharap sinergi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan arsip, tetapi juga meningkatkan literasi demokrasi di tengah masyarakat," ujar Ade Nofriza.

Dalam diskusi tersebut, Dispusip Kabupaten Tebo juga menyampaikan kesiapannya untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan mengenai tata kelola kearsipan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Tebo. Kedua instansi selanjutnya menyepakati pelaksanaan pembelajaran tersebut pada Kamis (23/7/2026) sebagai langkah awal penguatan kapasitas pengelolaan arsip. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tebo dan Dispusip Kabupaten Tebo berkomitmen menindaklanjuti hasil konsolidasi melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan kolaborasi dalam bidang literasi demokrasi, pengarsipan pengawasan, serta pengelolaan informasi kelembagaan.

Melalui sinergi ini, Bawaslu Kabupaten Tebo dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo berharap kolaborasi yang terjalin dapat memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat, mewujudkan pengelolaan arsip pengawasan yang tertib sesuai regulasi, serta mendukung tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.