Bangun Komunikasi Sejak Dini, Bawaslu Tebo Perkuat Koordinasi dengan Satpol PP

Tebo – Dalam rangka memperkuat koordinasi pada masa non-tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Tebo melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tebo pada Kamis (2/7/2026) di Kantor Satpol PP Kabupaten Tebo. Kegiatan tersebut bertujuan membangun komunikasi sejak dini antarlembaga guna mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu, penegakan peraturan daerah, serta menciptakan penyelenggaraan demokrasi yang tertib, aman, dan berintegritas menjelang tahapan Pemilu Tahun 2029.

Kegiatan konsolidasi dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Paridatul Husni, didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Robinas, Kepala Sekretariat Umi Titim Fatimah, Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Subbagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), serta staf Divisi HP2H. Kehadiran jajaran Bawaslu Kabupaten Tebo disambut langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, Richi Shaputra, S.STP., beserta jajaran.

Mengawali diskusi, Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Paridatul Husni, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sejak masa non-tahapan. Menurutnya, koordinasi yang dibangun sejak dini akan menjadi modal penting dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang.

"Kami ingin memastikan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terus terjalin, tidak hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Dengan sinergi yang telah dibangun sejak sekarang, pelaksanaan pengawasan ke depan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung terciptanya demokrasi yang berkualitas," ujar Paridatul Husni.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tebo dan Satpol PP Kabupaten Tebo membahas sejumlah isu strategis, di antaranya perbedaan indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang digunakan Bawaslu dengan indikator kerawanan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Satpol PP. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas keterkaitan tugas Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dengan pengawasan dan penataan Alat Peraga Kampanye (APK).

Kepala Satpol PP Kabupaten Tebo, Richi Shaputra, S.STP., menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu perlu terus dijaga, tidak hanya ketika memasuki tahapan pemilu maupun pemilihan.

"Kami berharap koordinasi seperti ini tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu atau pilkada. Satpol PP siap menjadi mitra Bawaslu dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Ke depan, kami juga berharap dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan Bawaslu sehingga dapat menambah wawasan serta memperkuat sinergi antarlembaga," ujar Richi.

Ia menjelaskan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk terkait penataan dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Satpol PP juga memiliki peran dalam mendukung pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Richi juga menyampaikan bahwa Satpol PP siap memberikan dukungan personel apabila dibutuhkan Bawaslu Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo turut menyampaikan bahwa tahapan menuju Pemilu Tahun 2029 pada dasarnya telah mulai berjalan, salah satunya melalui proses pemutakhiran partai politik. Oleh karena itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan perlu dilakukan sejak dini agar setiap tahapan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Tebo berharap sinergi dan komunikasi bersama Satpol PP Kabupaten Tebo dapat terus diperkuat sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pengawasan pemilu, penegakan peraturan daerah, serta menciptakan penyelenggaraan demokrasi yang aman, tertib, berintegritas, dan berkualitas di Kabupaten Tebo.