Sinergi Bawaslu Jambi dan Bawaslu Tebo dalam Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan PDPB Tahun 2025

Tebo – Bawaslu Provinsi Jambi melalui Koordinator Divisi HP2H, Indra Tritusian, bersama staf melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tebo tahun 2025 sekaligus monitoring Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk persiapan Rapat Pleno PDPB Triwulan IV. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (02/12/2025) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tebo dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Paridatul Husni, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Tebo, Robinas, beserta jajaran sekretariat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Paridatul Husni, menyebut monev kelembagaan dan PDPB ini penting untuk memastikan kinerja pengawasan tetap berada pada koridor aturan dan standar yang telah ditetapkan. 

“Kami menyambut baik kehadiran Bawaslu Provinsi Jambi. Kegiatan ini menjadi sarana bagi kami untuk berkaca, mengevaluasi program yang sudah berjalan, serta memperbaiki hal-hal yang masih kurang, khususnya terkait penguatan kelembagaan dan pengawasan PDPB menjelang Pleno Triwulan IV,” ujarnya.

Kehadiran tim Bawaslu Provinsi Jambi disambut hangat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Tebo. Dalam sesi awal, Bawaslu Kabupaten Tebo memaparkan capaian, tantangan, serta progres pelaksanaan program kelembagaan sepanjang tahun 2025, termasuk peran Divisi HP2H dalam penguatan pencegahan, partisipasi masyarakat, serta hubungan antar lembaga.

Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Tebo, Robinas, menegaskan bahwa Divisi HP2H memiliki posisi strategis karena memadukan fungsi pengawasan pemilu, pencegahan, partisipasi publik, dan kehumasan. 

“Melalui HP2H, kami berupaya agar pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dan partisipatif. Di sisi humas, kami terus mendorong keterbukaan informasi dan membangun komunikasi yang positif dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lokal,” jelasnya.

Selanjutnya, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tritusian, bersama staf melakukan pendalaman terhadap laporan kegiatan kelembagaan dan dokumen pendukung. Fokus pembahasan diarahkan pada konsistensi pelaksanaan program kerja, pemenuhan standar administrasi kelembagaan, serta sinergi antara pengawasan pemilu dan fungsi kehumasan yang dijalankan Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Tebo.

“Tujuan kami datang ke Tebo bukan sekadar memeriksa administrasi, tetapi memastikan bahwa standar kelembagaan dan pengawasan, termasuk PDPB, dijalankan secara seragam dan berkualitas di seluruh kabupaten/kota. Hal ini penting agar Pleno PDPB TW IV dapat dilaksanakan dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” terang Indra.

Pada sesi monitoring PDPB, Bawaslu Kabupaten Tebo memaparkan proses pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih, temuan-temuan di lapangan, serta langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan, termasuk koordinasi dengan KPU dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum diskusi ini, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan masukan teknis dan penajaman strategi pengawasan agar potensi permasalahan data pemilih dapat diminimalisir sejak dini.

Peran Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Tebo yang menangani pengawasan pemilu serta kehumasan menjadi salah satu poin yang diapresiasi dalam pertemuan ini. Unit kerja tersebut dinilai berperan penting dalam membangun komunikasi publik yang transparan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga hubungan kelembagaan yang konstruktif dengan berbagai pihak, sehingga hasil monitoring dan evaluasi tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi juga diikuti peningkatan kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan serta monitoring PDPB ini, Bawaslu Provinsi Jambi berharap Bawaslu Kabupaten Tebo semakin siap memasuki Pleno PDPB Triwulan IV dan mampu mempertajam fungsi pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, serta pelayanan informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi internal dan penguatan tata kelola kelembagaan demi terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tebo.