Dari Forum Nasional ke Tebo: Kelembagaan Pengawasan Pemilu Kian Diperkuat

Jakarta – Bawaslu Kabupaten Tebo mengikuti Konsolidasi Nasional Tahun 2025: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu yang diselenggarakan pada Minggu–Rabu, 7–10 Desember 2025, di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan yang menghimpun Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia ini menjadi forum nasional untuk memperkuat dan menyelaraskan tata kelola kelembagaan pengawasan Pemilu di seluruh tingkatan. Dari Bawaslu Kabupaten Tebo, hadir Ketua Bawaslu Tebo, Paridatul Husni, dan Koordinator Divisi P2PS, Edi Kurniawan.

Selama empat hari pelaksanaan, Konsolidasi Nasional diisi dengan pleno, paparan kebijakan nasional, serta diskusi tematik mengenai penguatan struktur kelembagaan, standar kerja, dan pola koordinasi antar level pengawas pemilu. Berbagai materi yang disampaikan berfokus pada penyelarasan kebijakan, pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penguatan integritas kelembagaan di tengah dinamika kepemiluan yang terus berkembang.

Bawaslu Kabupaten Tebo memanfaatkan forum ini untuk memperdalam pemahaman terhadap arah kebijakan pengawasan Pemilu secara nasional sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang dapat diadopsi dalam penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, Bawaslu Tebo turut menyampaikan pengalaman lapangan, tantangan koordinasi di daerah, serta beberapa praktik baik yang telah diterapkan dalam pengawasan dan kerja kelembagaan.

Kehadiran langsung Ketua Bawaslu Tebo dan Koordinator Divisi P2PS di forum nasional ini diharapkan menjadi modal penting untuk menerjemahkan hasil konsolidasi ketika kembali ke daerah. Rekomendasi, kesepahaman, dan arah kebijakan yang disepakati dalam Konsolnas 2025 akan menjadi bahan penyusunan langkah strategis pengawasan, perbaikan tata kelola internal, dan penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan lokal di Kabupaten Tebo.

Dari forum nasional di Ancol, Bawaslu Kabupaten Tebo membawa pulang komitmen baru untuk terus menyelaraskan tata kelola kelembagaan di daerah dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, pengawasan Pemilu di Kabupaten Tebo diharapkan berjalan semakin terstruktur, profesional, dan akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan publik akan proses demokrasi yang berintegritas.